Menilik Ukur Janji Bupati Cianjur, IPM Raport Merah Tak Terbantah !
Penulis: Ridwan Mubarak, saat ini bergiat di KOMNASDIK Jawa Barat, Dewan Pembina KORNAS Jokowi Jawa Barat, dan Pengurus LTN-NU Jawa Barat. ” Lekaslah berbenah diri meski waktu sudah tak lagi mau kompromi, atau sekiranya sudah tidak sanggup lagi menakhodai 2,5 juta Rakyat Cianjur, mundur dari jabatan adalah keputusan bijaksana seorang Bupati Cianjur saat ini.”
OPINI, haluanindonesia.id – Menjadi Kepala Daerah bukanlah hal yang mudah dan tidak sesederhana apa yang diwacanakan oleh banyak politisi di ruang-ruang pemetaan strategi pastinya. Seorang Kepala Daerah haruslah mumpuni dari sisi keilmuan, bijak dalam bersikap, cekatan dalam keputusan, dan yang paling penting dari itu semua adalah harus siap dikritik dengan beragam jenis redaksi kalimat. Bahkan hinaan dan celaan sekalipun, seorang Kepala Daeah (Pemimpin) harus terbiasa bertebal daun telinga, jika tidak maka kecelakaan sejarah dan mimpi buruk bagi warga dan daerah yang dipimpinnya.
Setiap orang tentunya memiliki ambisi untuk menjadi seorang pemimpin dalam ruang lingkup yang lebih formal. Namun perlu dipahami, kemauan menjadi seorang Kepala Daerah (Pemimpin) eloknya diiringi dengan kemampuan yang komprehensif dalam hal manajerial dan tata kelola pemerintahan. Mau plus mampu menjadi pemimpin, adalah kolaborasi utuh dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen di ranah birokrasi.
Sebaliknya jika hanya kemauan saja tanpa diiringi dengan kemampuan maka berpotensi munculnya gaya kepemiminan serampangan dan tidak jelas arah serta tujuan. Lantas, kemampuan tanpa diiringi dengan kemauan memimpin maka ketertinggalan dalam beragam aspek yang akan muncul. Lagi-lagi hak rakyat sipil yang dikorbankan karena kesalahan kita dalam memilih calon pemimpin beberapa tahun silam.
Tampilan yang nampak religius, saleh dan alim, selalu saja menjadi senjata ampuh untuk mengelabui banyak calon pemilih dalam aktivitas politik praktis. Dagangan agama, doktrin, fanatisme berlebih, dan politik uang, kerap menjadi jebakan-jebakan efektif bagi masyarakat yang tingkat kecerdasan politiknya di bawah rata-rata untuk dijadikan pendukung calon pemimpin dalam ontestasi Pilkada. Alhasil, terjadilah kelindan antara Pemimpin tipu-tipu dengan rakyat pragmatis yang senang ditipu, menghasilkan kultur birokrasi Pemda yang amburadul dan mentalitas rakyat yang lemah dalam berkompetisi.
Pun demikian dengan kondisi Kabupaten Cianjur saat ini. Sejak Bupati Canjur Herman Suherman dilantik menjadi Plt Bupati Cianjur pada Jum’at 14 Desember 2018, Cianjur tidak mengalami perubahan yang signifikan dan substansial. Tidak ada karya fenomenal dan monumental dari kepemimpinan Bupati Cianjur saat ini, terkesan datar-datar saja.
Bahkan hingga pelantikannya oleh Gubernur Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (18/5/2021) hingga kini masih terkesan jalan di tempat, atau bahkan mundur. Diketahui pula bahwa Herman Suherman-TB Mulyana Syahrudin merupakan pasangan dengan lima partai pengusung yaitu PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PAN, dan PPP pada Pilkada lalu.
Padahal, jika rujukannya adalah janji kampanye saat pencalonan menghadapi kontestasi Pilkada, Herman Suherman dan pasangannya TB. Mulyana Syahrudin setidaknya menjanjikan lima program unggulan yakni pembangunan 1.000 kilometer jalan beton, 1.000 kobong (pondok pesantren), pemberdayaan 10.000 UMKM, Cianjur Caang, dan peningkatan 1.000 hektar produktivitas lahan pertanian.
Berikutnya Pasangan inipun Saat kampanye memiliki visi untuk Mewujudkan Cianjur Manjur Berakhlak Mulia. Ada lima misi yang mereka usung:
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulai menyambut era society 5.0.
- Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan berbasis potensi lokal yang mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0.
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
- Meningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan dan kelangsungan lingkungan hidup.
- Memantapkan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0. (Sumber: SuaraJabar.id, Rabu, 19 Mei 2021)
Janji kampanye Herman Suherman-TB Mulyana diklaim sudah dirancang secara realistis dan sesuai dengan APBD Cianjur. Namun pada kenyataannya, jauh panggang dari api, janji tinggalah janji dan hanya menjadi pemanis bibir belaka, banyak hal yang tidak terealisasi. Sedangkan waktu yang tersisa hanya tinggal menghitung bulan saja, karena diakhir tahun 2024 nanti Pilkada Serentak siap menanti.
Belum ataupun tidak terpenuhinya janji kampanye Herman Suherman terhadap rakyat Cianjur merupakan hutang kemanusiaan sekaligus beban moral yang harus dilunasi, jika tidak maka ia telah membohongi rakyatnya sendiri. Rakyat Cianjur wajib menagih janji kampanye tersebut karena sudah menjadi dokumen publik, dan Bupati wajib memenuhinya tanpa kecuali, jika tidak layaklah ia dikatakan/ terindikasi sebagai “Pemimpin Pembual” karena apa yang dikatakan dengan apa yang diparkatekkan tidak berkesesuaian.
Alat ukurnya cukup sederhana saja untuk menguji kredibilitas, kapasitas, dan integritas Bupati Cianjur sekarang ini, yakni capaian IPM (indek pembangunan manusia) dari tahun ke tahun. Selama beberapa tahun terakhir IPM Cianjur masih bertahan di tingkat terendah dari 27 Kab/ Kota di Jawa Barat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2018 IPM Cianjur berada pada angka 64,92. Lalu pada tahun 2019 menjadi 65,38, berikutnya pada tahun 2020 turun menjadi 65,36. Pada tahun 2021 IPM Cianjur menjadi 65,56 poin. Jika dibandingkan dengan daerah lainnya IPM Cianjur masih terendah, bahkan jika dibandingkan dengan IPM Kab. Tasikmalaya 65,90 dan Kab. Garut sebesar 66,45 poin.
Layaklah kita mengambil suatu konklusi bahwa jika ingin mencari manusia dengan kualitas pendidikan terburuk, manusia dengan kualitas kesehatan terendah, dan manusia dengan kemiskinan terekstrim, di Cianjur lah tempatnya. Padahal jika Bupati di Tatar Santri ini mau sedikit serius membela hak warganya, dan memiliki konsep kepemimpinan yang terarah dan terukur, tidak ada alasan Cianjur menjadi Kabupaten dengan capaian IPM terburuk di Jawa Barat. Pasalnya, Cianjur dekat dengan akses dua kota besar Jakarta dan Bandung. Lantas Cianjurpun dari sisi demografis memiliki SDM yang melimpah, serta SDA yang kaya terbentang dari ujung utara Cikalong Kulon hingga ujung selatan Pantai Cidaun.
Menjadi keheranan dalam benak penulis, mengapa IPM Cianjur terus terpuruk dan sulit mengungguli kabupaten/ kota lainnya di Jabar?. Jawabannya simpel saja, karena rendahnya kualitas kepemimpinan Bupati dan tidak jelasnya arah pembangunan yang digagas, sehingga berpotensi memunculkan ragam persoalan baru yang sulit untuk diurai dan dicari jalan ke luarnya. Bupati termakan janji kampanyenya sendiri, dan gamang atas beragam persoalan yang tak kunjung usai. Tepatlah jika dalam beberapa kesempatan diskusi disebutkan bahwa hasil evaluasi kinerja Bupati Cianjur saat ini adalah “Raport Merah yang Tak Terbantah”.
Jika pun demikian kondisinya, lekaslah berbenah diri meski waktu sudah tak lagi mau kompromi, atau sekiranya sudah tidak sanggup lagi menakhodai 2,5 juta Rakyat Cianjur, mundur dari jabatan adalah keputusan bijaksana dan berikanlah kesempatan kepada yang lain yang jelas kapasitas, kompetensi, dan integritasnya sebagai Pemimpin di Tatar Wiratanu Datar ini.
Kegamangan Bupati Cianjur pun nampak jelas dengan tidak lagi harmonisnya relasi Bupati dan Wakil Bupati di ruang publik. Peran TB. Mulyana selaku Wakil Bupati terkesan dilemahkan, dihilangkan dan dikerdilkan, dan akan menjadi persoalan tersendiri nantinya secara politik. Ini merupakan preseden buruk dalam pengelolaan Cianjur ke depan. “Maju Jurang Mundur Jungkrang” jangan sampai peribahasa buhun ini menjadi kenyataan agar Cianjur tidak terpuruk untuk yang kedua kalinya. ***
Disarikan dari berbagai sumber/ referensi.
Penulis saat ini bergiat di KOMNASDIK Jawa Barat, Dewan Pembina KORNAS Jokowi Jawa Barat, dan Pengurus LTN-NU Jawa Barat.
Pos terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar