“May Day” Momentum Kolektif Perjuangan Buruh Wujudkan Kesetaraan
Foto : Penulis adalah Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati dan Sekretaris LTN – PWNU Jawa Barat. Oleh: Khoiruddin Muchtar
HaluanIndonesia.id – Setiap tanggal 1 Mei, sorak sorai dan spanduk perjuangan buruh kembali memenuhi ruang publik. Hari Buruh Internasional menjadi momentum kolektif untuk mengingatkan dunia tentang nilai kerja yang adil dan martabat pekerja. Namun di Indonesia, di tengah janji-janji pertumbuhan ekonomi dan modernisasi industri, nasib buruh tampak masih jauh dari kata setara. Pertanyaannya: sampai kapan mimpi kesetaraan ini hanya menjadi slogan musiman?
Ketimpangan yang Terus Menganga
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per akhir 2024, sekitar 9,4% buruh di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ironis, mengingat Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan proyeksi pertumbuhan 5,2% pada 2025 menurut IMF. Namun nyatanya, pertumbuhan ini tidak otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan buruh. Upah minimum provinsi (UMP) yang naik rata-rata hanya 3,5% pada awal 2025, jauh tertinggal dibandingkan laju inflasi kebutuhan pokok pascakrisis pangan global. Ini mencerminkan satu hal: ketimpangan struktural antara kapital dan tenaga kerja masih berlangsung.
Tak hanya itu, tren outsourcing dan sistem kerja kontrak kian meluas, bahkan di sektor-sektor strategis seperti perbankan, manufaktur, dan transportasi digital. Alih-alih menciptakan fleksibilitas kerja, praktik ini justru melemahkan posisi tawar buruh, mempersempit akses terhadap jaminan sosial, dan memperbesar ketidakpastian kerja. Buruh kini bukan hanya bekerja tanpa kepastian masa depan, tapi juga tanpa perlindungan dasar yang layak.
Buruh dalam Belantara Industri 4.0 dan Ekonomi Gig
Kondisi ini semakin kompleks di tengah gelombang revolusi industri 4.0 dan penetrasi ekonomi digital. Laporan McKinsey Global Institute (2024) menyebutkan bahwa sekitar 43% pekerjaan di sektor manufaktur, logistik, dan administrasi berpotensi tergantikan oleh otomatisasi dalam waktu dekat. Sementara itu, semakin banyak pekerja yang bergeser ke sektor ekonomi gig, seperti pengemudi ojol, freelancer daring, hingga pekerja digital berbasis platform.
Masalahnya, sektor ekonomi gig di Indonesia masih belum memiliki kerangka hukum yang kuat. Para pekerja ini umumnya tidak memiliki status sebagai pekerja tetap, tidak terlindungi oleh UU Ketenagakerjaan secara penuh, dan tidak mendapat akses ke jaminan sosial, meskipun kontribusinya terhadap perekonomian semakin signifikan.
Program pelatihan dan reskilling yang digagas pemerintah, seperti Kartu Prakerja, memang cukup populer. Namun efektivitasnya dalam membekali buruh dengan keterampilan masa depan masih menjadi tanda tanya. Tanpa desain kebijakan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang responsif terhadap kebutuhan industri masa kini, Indonesia berisiko menciptakan generasi pekerja yang tertinggal dalam arus transformasi global.
Kesetaraan Bukan Sekadar Kenaikan Upah
Kesetaraan bagi buruh bukan hanya soal upah layak. Ia juga mencakup akses terhadap jaminan sosial, perlindungan hukum yang adil, lingkungan kerja yang aman, dan peluang berkembang dalam karier. Kesetaraan adalah pengakuan atas martabat manusia dalam kerja, bukan sekadar alat produksi.
Sayangnya, narasi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia masih terlalu berpusat pada pendekatan efisiensi dan investasi, tanpa keseimbangan yang jelas dengan dimensi keadilan sosial. Buruh sering kali menjadi korban kebijakan yang dilabeli “reformasi”, seperti dalam UU Cipta Kerja yang sejak awal menuai kritik karena dianggap mengorbankan hak-hak pekerja demi kemudahan bisnis.
Saatnya Menata Ulang Narasi Perburuhan
Mimpi kesetaraan buruh tidak akan tercapai hanya dengan perayaan tahunan atau janji politik. Ia memerlukan perubahan struktural dalam cara negara, pasar, dan masyarakat memandang buruh: dari objek produksi menjadi subjek pembangunan. Ini berarti memperkuat serikat pekerja, merevisi regulasi yang tidak berpihak, serta membuka ruang dialog yang setara antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Tahun 2025 seharusnya menjadi titik balik. Momentum ini harus digunakan untuk merumuskan ulang arah kebijakan ketenagakerjaan nasional—yang bukan hanya ramah investor, tapi juga adil bagi buruh. Tanpa itu, kita hanya akan terus mengulang narasi lama: tentang mimpi kesetaraan yang tak kunjung nyata, di tengah gegap gempita pertumbuhan ekonomi yang tidak berpihak pada pekerjanya.
Penulis adalah Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati dan Sekretaris LTN – PWNU Jawa Barat.Â
Pos terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar