Ambil Langkah Konkret, Prabowo Usul Pembangunan Sumur Bor di Titik Hotspot Karhutla
Haluanindonesia.id- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Palembang pada Senin, 24 Agustus 2026, dalam peninjauan langsung kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan.
Kunjungan ini merupakan agenda pemerintah dalam memperkuat penanganan karhutla di Sumatera.
Tiga wilayah di Sumatera, yakni Riau, Jambi dan Sumatera Selatan ditetapkan sebagai wilayah dengan penanganan karhutla prioritas.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 titik panas (hotspot) di 10 provinsi di Sumatera.
Sumatera Selatan menjadi konsentrasi tertinggi, dengan titik panas mencapai 1.410 titik, diikuti Riau dengan 480 titik, dan Jambi dengan 425 titik .
Sebelumnya, Prabowo menggelar rapat terbatas di Posko Aju Provinsi Riau, Pekanbaru, untuk mengevaluasi penanganan karhutla.
Dalam rapat itu, Prabowo menegaskan kepada seluruh jajaran agar tidak menunggu titik panas berkembang menjadi kobaran api.
Ia meminta setiap titik panas segera ditangani sedini mungkin, salah satunya melalui pembangunan sumur bor.
“Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja ambil tindakan dini, di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air,” ujar Presiden Prabowo dalam pantauan YouTube Sekretariat Presiden, pada Senin, 24 Agustus.
Larangan Pembakaran dan Solusi Alternatif
Di sisi lain, Prabowo juga menekankan pentingnya edukasi di setiap tingkatan masyarakat mengenai larangan keras membuka lahan melalui pembakaran.
Prabowo meminta agar semua aparat, termasuk TNI dan Polri, aktif memberikan penjelasan bahwa praktik tersebut dilarang dan berisiko menimbulkan bencana.
Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang ingin membuka lahan, Presiden menawarkan solusi terorganisir.
Masyarakat diimbau untuk melapor kepada kepala desa, camat, atau bupati.
Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri akan membantu mengorganisir proses pembukaan lahan melalui kelompok tani dengan skema pembiayaan yang dapat bersumber dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) .
“Kalau mereka butuh untuk buka lahan, laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka, TNI polri akan membantu pemerintah daerah, diorganisir per kelompok tani, nanti biayanya bisa melalui KUR koperasi. Tapi tidak boleh mereka liar,” tegasnya.
Ancaman Pencabutan Izin Korporasi
Selain fokus pada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, Presiden Prabowo juga mengeluarkan ancaman tegas bagi korporasi yang terindikasi terlibat dalam praktik pembakaran lahan.
Ia meminta Kepolisian, Kejaksaan, dan unsur intelijen untuk segera menyelidiki setiap indikasi keterlibatan perusahaan.
“Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, intelijen selidiki, kalau ada indikasi segera laporkan, kita segera cabut korporasi apa pun izinnya,” tegas Prabowo.
Meski begitu, melalui keterangan lebih lanjut Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, belum terdapat bukti jelas terkait korporasi yang diduga menjalankan modus tersebut.
Sejauh ini hanya terdapat tiga tersangka yang diamankan pada tahun 2025. Diketahui saat terjadinya karhutla, ketiganya tidak memiliki lahan, namun ada di tempat kejadian dengan alasan memancing.
“Padahal di sekitar wilayah tersebut tidak ada lokasi pemancingan” lanjutnya.
Hingga saat ini, pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla di berbagai daerah.
Masyarakat juga didorong untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.*
Red (Indra)
Sumber:Journalnusantara.com
Pos Terbaru
Tinggalkan Balasan