Kasus Tata Kelola MBG Lodewyk Pusung: Isi Chat dengan Istri jadi Bukti yang Dikantongi Kejagung
Foto : Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung ajukan sidang praperadilan terkait penetapan tersangka kasus BGN. (YouTube/Kejaksaan RI) Haluanindonesia.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa mereka memiliki bukti kuat dalam penetapan tersangka kepada mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung.
Hak tersebut disampaikan oleh tim Kejagung dalam sidang praperadilan yang sebelumnya diajukan pihak Lodewyk Pusung sebagai pemohon.
Jaksa menyebut bahwa termohon, yakni Kejagung memiliki alat bukti terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh Lodewyk.
Beberapa alat bukti yang dimiliki Kejagung menurut keterangan jaksa adalah keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti elektronik, dan sejumlah dokumen.
Jaksa Sebut Chat dengan Istri jadi Barang Bukti Elektronik
Dalam persidangan dengan agenda pembacaan jawaban termohon itu, jaksa menyatakan bahwa pesan yang dikirim via chat dengan istri menjadi salah satu bukti yang menguatkan dugaan korupsi Lodewyk.
“Termohon (Kejagung) memperoleh alat bukti berupa bukti elektronik, yaitu percakapan Pemohon (Lodewyk) dengan pihak lain, termasuk istri Pemohon,” kata jaka di persidangan yang digelar pada Selasa, 28 Juli 2026.
Lebih lanjut, jaksa menyebut bahwa bukti elektronik berupa percakapan chat tersebut berisi peran Lodewyk dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dihadapi saat ini.
“Secara substansial diperoleh informasi mengenai peran Pemohon dalam dugaan tindak pidana tata kelola Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan 2026,” terang jaksa.
Kejagung Ungkap Penetapan Tersangka Sudah Sesuai Aturan
Adapun menurut penjelasan dari Termohon atau Kejagung, penetapan tersangka pada Lodewyk dilakukan sesuai dengan aturan.
Jaksa membeberkan bahwa Kejagung mulai proses penyidikan dari menerbitkan surat perintah penyelidikan pada 15 Mei 2026 sampai pada tahap penyidikan pada 29 Mei 2026.
Jaksa turut mengungkapkan bahwa sebelum menjadi tersangka, Lodewyk berstatus sebagai saksi serta telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya.
Oleh karena itu, Kejagung meminta pengadilan menolak permohonan praperadilan dari Lodewyk.
Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG
Lodewyk Pusung menjadi satu dari 3 tersangka pertama yang ditetapkan oleh Kejagung selain mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.
Ketiganya resmi mengenakan rompi pink Kejagung pada 3 Juni 2026 lalu.
Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi berupa penyimpangan tata kelola program MBG tahun 2025-2026.
Diduga bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun untuk MBG banyak terafiliasi dengan yayasan milik para tersangka.
Akibat praktik tersebut, dugaan keuntungan dari aliran dana insentif operasional miliaran rupiah per hari hingga triliunan per tahun yang masuk ke yayasan eks pimpinan BGN.
Selain dapur SPPG, persoalan di lapangan juga berkaitan dengan pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai anggaran Rp1,03 triliun.
Motor listrik tersebut dibeli dengan dalih untuk operasional SPPG dalam program MBG yang diduga ada markup harga pengadaan.
Pengadaan food tray atau ompreng juga menjadi target penyidikan Kejagung, yakni dugaan penjualan dengan harga tertentu.
Saat ini, ada 7 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, Andri Mulyono, Glory Harimas Sihombing, dan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan.
Sumber : Journalnusantara.com
Red : Mulyana
Pos terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar