Update Kasus Pemerasan PUPR Riau: Dituntut 8,5 Tahun Bui, Abdul Wahid Cemas Jelang Putusan Hakim
Foto: Menyoroti fakta terkini di balik dugaan skandal pemerasan dalam proyek PUPR Riau yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid. (Dok. Pemprov Riau) Haluanindonesia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Sofyan Franyata Hariyanto sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.
Sebelumnya diketahui, Hariyanto menjadi Plt Gubernur menggantikan Abdul Wahid yang diproses hukum atas dugaan korupsi anggaran proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau.
Terkini, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut, Hariyanto diperiksa sebagai saksi untuk mendalami barang bukti uang yang ditemukan dalam penggeledahan dalam kasus tersebut pada Desember 2025 lalu.
“Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik di antaranya melakukan pendalaman terhadap saudara SFH,” kata Budi dalam keterangannya, pada Selasa, 28 Juli 2026.
“Berkaitan dengan uang-uang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan,” sambungnya.
Lantas, bagaimana sebenarnya jejak kasus pemerasan yang menjerat Abdul Wahid selaku mantan orang nomor 1 di Provinsi Riau itu? Berikut ulasannya.
Tersandung Skandal Korupsi Proyek PUPR
KPK sebelumnya memproses hukum Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Dani M.
Nursalam selaku Tenaga Ahli Abdul Wahid, dan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.
Hingga saat ini, perkara mereka sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.
Atas kasus tersebut, Abdul Wahid dituntut dengan pidana 8 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 150 hari kurungan penjara serta uang pengganti Rp1,45 miliar.
Jejak ‘Jatah Preman’ hingga Kode 7 Batang
Dalam amar tuntutannya, jaksa sempat menyatakan Abdul Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
Perkara ini berawal dari praktik pemerasan berkedok ‘jatah preman’ dalam sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau.
Selama proses persidangan, jaksa menyebut terdakwa menerima aliran dana yang berkaitan dengan pengondisian proyek dan penyalahgunaan kewenangannya sebagai penyelenggara negara.
Di sisi lain, jaksa menguraikan praktik pemerasan yang dilakukan melalui Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, M. Arief Setiawan.
Abdul Wahid disebut meminta jatah atau fee sebesar 5 persen dari tambahan anggaran proyek 2025 di enam UPT Jalan dan Jembatan Dinas PUPR-PKPP, dengan nilai yang disepakati mencapai Rp7 miliar.
Permintaan tersebut disertai ancaman pencopotan jabatan bagi kepala UPT yang tidak memenuhi permintaan tersebut, dan menggunakan kode ‘7 batang’.
Harap-harap Cemas Jelang Putusan Hakim
Menjelang pembacaan putusan perkara dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid meminta doa agar majelis hakim menjatuhkan vonis yang bisa dianggap adil.
Harapan itu disampaikan Abdul Wahid usai mengikuti sidang pembacaan duplik di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada Selasa, 28 Juli 2026.
Abdul Wahid mengaku enggan berkomentar terkait materi persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang dipimpin Delta Tamtama.
“Hari ini sudah dibacakan duplik. Saya rasa tidak ada komentar,” beber Abdul Wahid.
“Komentar saya cuma satu, mohon doanya agar putusan di hari Kamis itu benar-benar adil untuk kita semua,” ujar Abdul Wahid.
Sebagai catatan, sidang putusan Abdul Wahid dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 30 Juli 2026 mendatang.
Sumber : Journalnusantara.com
Red : Mulyana
Pos terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar