TTI: Lambatnya Daya Serap Anggaran Pertanian Harus Dievaluasi, Jangan Sampai Petani Menjadi Korban Birokrasi

waktu baca 2 menit

Rabu, 5 Agu 2026 19:19 32 Deni Wijaya

Haluanindonesia.id – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menilai pernyataan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, yang menyoroti lambatnya penyaluran anggaran sektor pertanian di Aceh perlu dijadikan bahan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program pertanian di tingkat daerah. Sorotan tersebut muncul setelah Menteri Pertanian mempertanyakan belum optimalnya pencairan dana yang telah dialokasikan pemerintah pusat untuk program rehabilitasi sawah dan perbaikan jaringan irigasi, sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan secara maksimal oleh para petani.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menegaskan bahwa rendahnya serapan anggaran bukan hanya berdampak pada capaian realisasi belanja pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi menghambat percepatan pemulihan sektor pertanian. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi produktivitas lahan, memperlambat pelaksanaan program strategis, serta menghambat upaya peningkatan kesejahteraan petani di daerah.

Baca Juga

2 hari lalu

Gema Mirza Louisa Yudisthi Luncurkan Buku Diferensial Tazkiyatun Nafs, Ajak Pemimpin Menjaga Integritas di Tengah Godaan Kekuasaan

27 Deni Wijaya

TTI meminta Pemerintah Aceh dan seluruh pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan untuk:
1. Segera mengidentifikasi penyebab keterlambatan pencairan anggaran.
2. Membuka secara transparan data alokasi, penyaluran, dan realisasi anggaran kepada publik.
3. Mempercepat proses administrasi tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
4. Mengumumkan progres fisik dan keuangan setiap program pertanian secara berkala melalui dashboard publik.
5. Memastikan seluruh bantuan tepat sasaran dan dapat segera dimanfaatkan oleh kelompok tani.

TTI juga mengingatkan bahwa percepatan serapan anggaran harus tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan, serta pengawasan yang ketat. Percepatan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tata kelola yang baik atau membuka peluang penyimpangan.

“Yang dibutuhkan petani bukan hanya besarnya anggaran, tetapi kepastian bahwa bantuan tersebut dapat diterima tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata. Keterlambatan birokrasi tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat,” ungkap Nasruddin Bahar, kepada Korankita.com, Rabu (05/08/2026)
TTI menyatakan siap melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program bantuan pertanian, termasuk proses pengadaan barang dan jasa, pembangunan irigasi, rehabilitasi lahan, serta distribusi bantuan agar seluruh anggaran yang telah dialokasikan pemerintah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi petani Aceh.