Oknum ASN di Kab.Bogor Diduga Korupsi Proyek RSUD Parung

Haluanindonesia.id -Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial BAP, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Parung Kabupaten Bogor, Oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor.

Baca Juga

1 hari  lalu

Usai Hina Profesi Jurnalis, Hotman Paris di Periksa Polda Metro Jaya

27 Deni Wijaya

Diketahui sebelumnya, BAP berstatus ASN aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dalam kasus ini, ASN Pemkab Bogor tersebut diduga terlibat dugaan korupsi dalam proses pemilihan pemenang penyedia barang dan jasa atau tender, dengan kerugian negara mencapai Rp9,1 miliar.

Baca Juga

5 jam  lalu

KAHMI Bali Serukan Sayangi, Lindungi dan Bangun Masa Depan Anak Indonesia

18 Deni Wijaya

Terkini, Plh Kasi Pidsus Kejari Bogor, Rinaldy Adriansyah telah mengonfirmasi penetapan tersangka BAP dalam skandal korupsi proyek RSUD Parung Bogor tersebut.

“Kami penyidik Pidana Khusus Kejari Bogor, dalam perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan proyek pembangunan gedung RSUD Parung Bogor,” kata Rinaldy dikutip dalam keterangannya, pada Rabu, 22 Juli 2026.

“Yang bersumber dari Bantuan Provinsi TA 2021,” sambungnya.

Lantas, bagaimana jejak kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan RSUD Parung Bogor tersebut? Berikut ulasannya.

ASN Pemkab Bogor Jadi Tersangka

Rinaldy memastikan, penetapan tersangka ASN Pemkab Bogor tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Kabupaten Bogor.

Hal tersebut, sampai dengan terakhir dilakukan perpanjangan surat perintah penyidikan nomor prin 04.I/M.2.18/FD:/07/2026.

“Telah menetapkan satu orang tersangka berinisial BAP,” ungkap Rinaldy.

Tersangka BAP merupakan seorang PNS aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor,dibenarkan oleh Rinaldy

Mantan Anggota Pokja dalam Tender RSUD Parung

Dalam penuturannya, Rinaldy mengungkapkan, BAP merupakan anggota Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan 10.

Hal itu berkaitan dengan proses tender dalam proyek pembangunan RSUD Parung Bogor.

“(BAP) selaku mantan anggota Pokja Pemilihan Khusus 10 yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan bukti permulaan yang cukup,” jelas Rinaldy.

“Perbuatan tersangka diduga melanggar Pasal 603 dan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023,” sambungnya.

Rinaldy melanjutkan, akibat karena perbuatannya, BAP diduga merugikan negara hingga Rp9,1 miliar.

“Perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp9.179.191.850,88 sebagaimana laporan hasil pemeriksaan BPK RI,” tandasnya.*

Red:Indra