Efriza Apresiasi Langkah Komdigi Tangkal Disinformasi, Nilai Strategi Pengawasan Digital Sudah Tepat
Haluanindonesia.id– Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, memberikan apresiasi terhadap berbagai inisiatif yang dijalankan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memperkuat penanganan hoaks serta disinformasi di ruang siber. Menurutnya, kebijakan dan langkah yang ditempuh pemerintah mencerminkan komitmen nyata untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan terpercaya di tengah pesatnya arus perkembangan teknologi informasi.
Ia menilai, optimalisasi patroli digital yang terus diperkuat Komdigi menjadi salah satu strategi penting dalam mengantisipasi semakin meluasnya penyebaran informasi palsu di berbagai platform digital. Upaya tersebut dinilai mampu mendukung terciptanya ruang publik digital yang lebih kondusif sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar.
“Langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menangkal disinformasi patut diapresiasi. Penguatan patroli digital yang dilakukan menjadi strategi yang tepat untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan meminimalkan penyebaran hoaks di masyarakat,” ujar Efriza.
Menurutnya, tantangan penyebaran disinformasi saat ini semakin kompleks, terutama dengan munculnya penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan konten manipulatif berbasis deepfake. Karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat sistem pengawasan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Selain patroli siber, Efriza juga menilai kolaborasi Komdigi dengan berbagai platform digital menjadi langkah penting dalam mempercepat penanganan konten yang mengandung hoaks maupun disinformasi.
“Patroli siber, kolaborasi dengan platform digital, pengawasan terhadap penyalahgunaan AI dan deepfake, serta pelibatan masyarakat merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas ruang digital. Terobosan seperti ini memang dibutuhkan pada era perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan penanganan disinformasi tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah menurunkan konten bermasalah, tetapi juga pada keberhasilannya membangun kepercayaan publik terhadap informasi resmi.
Karena itu, Efriza menilai upaya pemberantasan hoaks perlu terus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persepsi pembatasan terhadap kebebasan berekspresi.
“Komdigi semestinya membangun kepercayaan publik terhadap informasi resmi sekaligus memastikan bahwa kritik yang disampaikan masyarakat tetap mendapatkan ruang dalam kehidupan demokrasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perang melawan disinformasi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, peningkatan literasi digital menjadi faktor penting agar masyarakat mampu memilah informasi secara kritis sebelum membagikannya di media sosial.
“Pemberantasan disinformasi bukan hanya soal teknologi dan regulasi, tetapi juga membangun budaya literasi digital. Ketika masyarakat semakin kritis dan pemerintah konsisten menghadirkan informasi yang terbuka serta kredibel, ruang digital Indonesia akan menjadi lebih sehat dan kualitas demokrasi pun semakin kuat,” tutup Efriza.*
Red (Indra)
Sumber:Journalnusantara.com
Pos terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar