Putusan MK Jadi Pintu Masuk Terdakwa Korupsi Berbasis Audit BPKP Upayakan Keadilan
Foto: Mantan Hakim MK Maruarar Siahaan. Menurutnya, setelah adanya Putusan MK, dakwaan penuntut umum yang unsur kerugian negaranya hanya didasarkan pada audit BPKP seyogianya dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum.
(Foto: Instagram/@perspectivemaru) Haluanindonesia.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tunggal yang berwenang menetapkan kerugian negara dinilai dapat menjadi angin segar bagi terdakwa perkara korupsi yang didakwa berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Mantan Hakim MK, Maruarar Siahaan menilai hakim seharusnya menyatakan dakwaan tidak terbukti apabila unsur kerugian negara hanya didasarkan pada hasil audit BPKP.
Foto :Mantan Hakim MK Maruarar Siahaan. Menurutnya, setelah adanya Putusan MK, dakwaan penuntut umum yang unsur kerugian negaranya hanya didasarkan pada audit BPKP seyogianya dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum.
(Foto: Instagram/@perspectivemaru)
Maruarar mengatakan, setelah adanya putusan MK, pembuktian unsur kerugian negara harus mengacu pada hasil pemeriksaan BPK.
Apabila jaksa tetap mendasarkan dakwaan pada hasil audit BPKP, hakim semestinya tidak menganggap unsur kerugian negara telah terpenuhi.
“Seharusnya kewenangan menyatakan unsur kerugian negaraPutusan MK Jadi Pintu Masuk Terdakwa Korupsi yang dihitung dan ditetapkan oleh BPK.
Apabila dakwaan jaksa atau penuntut umum (selain hitungan BPK), seyogianya dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum,” kata Maruarar saat dihubungi, Minggu (2/8/2026).
Menurut Maruarar, putusan MK tersebut berpotensi menjadi dasar pembelaan bagi para terdakwa yang perkaranya masih berjalan.
Mereka masih dapat menempuh upaya hukum berupa banding maupun kasasi agar putusan pengadilan disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditegaskan MK.
“Karena proses masih memiliki tahap banding dan kasasi, jika mereka menggunakan upaya hukum tersebut, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung masih dapat menjatuhkan putusan yang berbeda,” ujarnya.
Pengajuan Grasi, Amnesti dan Abolisi
Sementara itu, bagi terdakwa yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, Maruarar menilai masih tersedia mekanisme konstitusional melalui hak prerogatif Presiden.
“Jika putusan tetap sama setelah seluruh proses hukum ditempuh, Presiden dapat menggunakan haknya untuk memberikan grasi.
Termasuk juga hak abolisi dan amnesti yang pernah digunakan sebelumnya,” jelas Maruarar.
Diketahui, terdapat beberapa kasus korupsi yang didakwa berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh BPKP.
Di antaranya kasus korupsi impor gula 2015-2016 oleh mantan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong yang kini bebas karena mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.
Kemudian Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim yang tersangkut rasuah pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun 2019-2022.
Meskipun banyak pihak meragukan kredibilitas dakwaan jaksa yang didasarkan pada audit BPKP, Hakim tetap memvonis Nadiem bersalah.
Nadiem dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp809,5 miliar.
Saat ini, Nadiem tengah menempuh upaya hukum lanjutan ke tingkat banding.
Berbeda dengan kasus Nadiem dan Tom Lembong, kasus pengadaan alat pelindung diri (APD) di awal munculnya Covid-19 yang melibatkan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PT PPM), Ahmad Taufik juga patut diperhatikan.
Taufik divonis 14 tahun penjara oleh pengadilan tinggi Jakarta karena menurut perhitungan BPKP merugikan negara Rp 224 milyar lebih.
Padahal, dari 5 juta APD yang dipesan Kementerian Kesehatan ke Taufik, belum diserap sepenuhnya oleh pemerintah.
Bahkan, ada keputusan kasasi Mahkamah Agung yang memerintahkan pemerintah membayar sekitar 1,8 juts APD yang belum diserap.
Dalam kasus Ahmad Taufik, kuat dugaan proses hukum berjalan cacat secara formal maupun material, terutama terkait keabsahan penggunaan hasil audit BPKP.
Salah satu yang menjadi sorotan publik yakni kejanggalan pada standar harga yang digunakan oleh auditor BPKP.
Auditor mengabaikan regulasi di dalam negeri serta kondisi krisis yang terjadi saat pandemi Covid-19 memuncak.
Misalkan terkait kesimpulan Audit BPKP yang menyebutkan harga APD harus mengacu kepada harga produksi Korea Selatan.
Padahal pada Peraturan Menteri Kesehatan melarang produsen bertindak sebagai distributor/pengedar.
Artinya tidak boleh mengacu pada harga luar negeri.
Selain itu, auditor BPKP cenderung abai terhadap situasi kedaruratan global saat itu, ketika seluruh negara saling berebut pasokan peralatan medis yang amat terbatas. Faktanya, barang barang alat kesehatan menjadi perebutan global dan harganya menjadi naik.
Dalam kasus Taufik, ada fakta hukum lain yang terabaikan. Yakni putusan kasasi perkara perdata 4431 K/PDT/2024 oleh Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.
Taufik menggugat terkait perkara wanprestasi senilai Rp316 miliar.
Putusan perdata ini secara jelas membuktikan adanya kewajiban negara membayar kepada penyedia jasa, dalam hal ini PT Permana Putra Mandiri.
Penyesuaian Penegakan Hukum
Sementara itu, Guru Besar Sosiologi Universitas Islam Sunan Ampel Prof. Masdar Hilmy mendorong agar ada segera dilakukan penyesuaian terhadap praktik penegakan hukum agar selaras dgn desain konstitusional setelah adanya putusan MK yang menegaskan BPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
“Untuk perkara yang sedang berjalan maupun yang akan datang, putusan tersebut berpotensi menjadi preseden penting yang memengaruhi cara APH (Aparat penegak hukum) membangun pembuktian unsur kerugian keuangan negara,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya.
Ia menegaskan, karena MK telah menegaskn BPK sebagai auditor negara yang memiliki kewenangan konstitusional, maka aspek ini harus menjadi pertimbangan utama dalam menilai bobot alat bukti berupa perhitungan kerugian negara.
“Pastikan bahwa proses pembuktian dilakukan berdasarkan kewenangan lembaga yang tepat sehingga memberikan kepastian hukum, menjamin due process of law, dan memperkuat legitimasi putusan pengadilan,” ujarnya.
Ia pun mengakui, BPKP memang memiliki kompetensi melakukan audit internal pemerintah dan audit investigatif dalam rangka pengawasan, tetapi setelah adanya penegasan MK, pertanyaan hukumnya adalah sejauhmana hasil audit tersebut dapat berdiri sendiri sebagai dasar pembuktian kerugian negara dalam perkara pidana.
“Putusan MK tentu membawa implikasi penting terhadap pembuktian perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara,” tandas Masdar.
Sumber : Journalnusantara.com
Red : Mulyana
Pos terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar