RDP Cianjur Soroti Inkonsistensi Program Bupati dan Ketidakhadiran Sekda

Cianjur, haluanindonesia.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang sidang gedung DPRD Kabupaten Cianjur pada Senin (22/9) berlangsung dengan melibatkan unsur legislatif, eksekutif, serta perwakilan masyarakat sipil dari Gerakan Masyarakat Sipil Cianjur. Namun, ketidakhadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur dalam forum tersebut menuai kekecewaan.

Unang Margana, salah satu peserta RDP, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Sekda dalam forum yang dinilai penting tersebut.

Sementara itu, Direktur Pos Logis, Asep Thoha, menyoroti persoalan inkonsistensi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menekankan pentingnya konsistensi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam proses penyusunan anggaran.

“Penyusunan APBD harus dilakukan secara konsisten. Ini bukan hanya soal kedisiplinan dalam menyusun anggaran, tetapi juga kedisiplinan dalam menaati aturan hukum yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Asep menambahkan, ketidakkonsistenan dalam proses penyusunan APBD dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

“Kalau prosesnya tidak konsisten dengan regulasi yang berlaku, itu sama saja dengan mengingkari hukum. Dan hal seperti ini bisa digugat secara hukum,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa APBD harus disusun berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang memenuhi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

“Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka proses penyusunan APBD bisa dianggap cacat hukum. Setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga penetapan, harus mengikuti ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Menurut Asep, kritik yang disampaikan dalam forum ini bertujuan untuk mendorong perbaikan tata kelola anggaran di Kabupaten Cianjur.

“Kami melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan, dan karena itu kami menyampaikan kritik agar ke depan terjadi perbaikan,” pungkasnya.